51 55 SALAM TANGGUH SALAM KEMANUSIAAN, BAKTI KARYA NYATA RAPI UNTUK NEGERI INDONESIA, NKRI HARGA MATI.RUKUN DIUDARA ,AKRAB DIDARAT DAN IMAN DIHATI .

LEGALITAS ORGANISASI

PERIODE 2021 -2025
                                                         
  PERIODE 2017-2021
 
 
PERIODE 2014 -2017 

 
 Mengenal RAPI Lokal-lokal di Kabupaten Bandung :
 Lokal1 Baleendah , Lokal 2 Pangalengan ,Lokal 3 Banjaran ,Lokal 4 Majalaya  ,Lokal 5 Cicalengka ,Lokal 6  Kertasari  ,Lokal 7 Ciparay  ,Lokal 8 Pasirjambu  ,Lokal 09 Dayeuhkolot Bojongsoang , Lokal 10 Soreang  ,Lokal 11 Solokanjeruk . Lokal12 Cileunyi , Lokal 13 Cimenyan Cilengkrang ,Lokal  14 Rancaekek . RAPI  Kabupaten Bandung 


RAPI  DIBAWAH  KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
PM 17 TAHUN 2018

LANDASAN HUKUM  
:
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, diberlakukan tanggal 22 Nopember 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3980);

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3981);

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 1246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5749);

6. Keputusan Presiden Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

7.  Keputusan Presiden Nomor: 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;

8.   Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17 / Tahun 2018, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;

9. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 1762 Tahun 2016 tentang Penetapan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021;

10.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2018;

11.Peraturan Organisasi Nomor: 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Rapat - Rapat Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.

12.Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia No : 175.09.00.0819 tentang Pengesahan Pengurus Nasional Pergantian Antar Wartu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti  Tahun 2017 sampai Tahun 2021.

13.Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia No: 208.09.00.0919 Tentang Pengesahan Pengurus Daerah Radio Antar Penduduk Indonesia Daerah 10 Provinsi Jawa Barat Masa Bakti Tahun 2019  sampai dengan Tahun 2024.

 AKTE PENDIRIAN  ORGANISASI RAPI
 
KEMENKUM HAM
                                            AKTE  NOTARIS 
Langganan: Postingan (Atom)